TNI-Polri Kerahkan 34.830 Personil Amankan Pilpres di Jawa Barat

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., bersama Kapolri Jenderal Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dan para pejabat utama Kodam III/Siliwangi dan para pejabat utama Polda Jabar menginspeksi langsung kesiapan personel maupun materiil yang digelar untuk Pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019 di Bogor Nirwana Residence ( BNR ) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (10/4/2019). Foto: tjahyadi ermawan/bogorimages.com

Bogor Selatan, bogorimages.com – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, sebanyak 4.000 personel gabungan TNI-Polri dan komponen bangsa menggelar Apel Gabungan Gelar Pasukan Pengamanan dalam rangka kesiapan menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan di Bogor Nirwana Residence (BNR), Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Rabu (10/04/2019).

Hal itu guna memastikan terhadap masyarakat bahwa Polri dan TNI siap mengawal pilpres dan pileg di wilayah Jabar.

“Kita gelar pasukan untuk mengecek kesiapan personel dan kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam rangka pemilu baik legistatif maupun pilres untuk meyakinkan masyarakat bahwa TNI Polri siap mengawal proses pemilu aman damai dan sejuk,” ujar Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mewakili Kapolri.

Agung menuturkan, selama proses pilpres dan pileg Polda Jabar menurunkan sebanyak 24.230 personel Polri dan 10.600 TNI yang tersebar di seluruh Tempat Pemungutan Suara.

“Itu jumlah personel sementara, tapi kalau perlu tambahan kodam siap gerakan seluruh pasukan cadangan yang ada di kodam tiga,” kata Agung. Dia mengatakan, pengamanan pemilu di Jabar terutama dalam bentuk pencegahan telah berjalan seperti dengan menghidupkan kembali siskamling dan patroli. Mendekati hari pencoblosan dan masa tenang kampanye pengamanan ini akan ditingkatkan.

Dia menegaskan, selama pemilu, jika ditemukannya oknum yang merusak keamanan ataupun melakukan intimidasi akan ditindak tegas dan diproses hukum.

“Kita negara hukum landasannya hukum apabila ada orang siapapun juga yang mengancam mengintimidasi memaksa maka akan berhadapan dengan hukum dan proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Hal yang sama, sambung Agung, juga berlaku untuk sebaran konten-konten hoaks di media sosial. Jika ditemukan melanggar hukum akan ditindak tegas. “Di media sosial sering beredar hoaks tapi proses hukum yang dilakukan Polda sudah cukup banyak termasuk pilkada ada 21 yang diproses hukum. Kita harus mengutamakan persatuan silahkan memilih dengan hati masing-masing tetap rukun dan guyub,” tukas Agung. (ermawan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *