Semangat Baru, Wakil Rakyat Kota Bogor Lebih Adaptif dan Responsif

 

BOGOR, Pasca terpilihnya pimpinan dan anggota Wakil Rakyat Kota Bogor periode 2019-2024, Jaringan Wartawan Bogor (jawab) menggelar diskusi publik dengan mengusung tema “Wakil Rakyat Baru, Semangat Baru Mengawali Aspirasi dan Kepentingan Rakyat” bertempat di Malabar Mountain Cafe, Kota Bogor, Rabu (17/9).

Ketua Fraksi Partai Golkar, Rusli Prihatevy saat memberikan pandangannya dalam Dialog Publik yang digelar Jaringan Wartawan Bogor (Jawab).

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Ketua sementara DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, R. Muhammad Mihradi dan dipandu moderator Tjahyadi Ermawan selaku Koordinator Jawab (Jaringan Wartawan Bogor). Serta rekan-rekan media cetak maupun online.

Berbagai permasalahan yang kerap terjadi di Kota Bogor menjadi topik utama diskusi tersebut.

Koordinator Jawab, Tjahyadi Ermawan mengatakan, tujuan digelarnya dialog tersebut sebagai forum atau wadah keinginan dan ini lebih kepada personal.

“Kami dari media yang konon katanya sebagai salah satu dari empat pilar ingin memberikan skup Kota Bogor, karena kami wartawan bogor isu-isunya terkait Kota Bogor. Jadi ‘Jawab’ ini juga bukan untuk menghakimi dan bukan untuk penasehat akan tetapi ini adalah dialog dua arah,” tuturnya.

Dalam sesi tanya jawab, Ketua sementara DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyebut terdapat tiga hal pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk segera diselesaikan Pemerintah Kota maupun DPRD.

“Berdasarkan pengalaman yang sudah di dapatkan pertama dari hasil survei ilmiah yang kedua juga dari hasil keliling ke masyarakat, bahwa Kota Bogor darurat permasalahan ekonomi, pendidikan dan kesehatan,” papar Atang saat menjawab pertanyaan dari wartawan.

Terkait pengangguran, menurut Atang pemerintah Kota Bogor perlu menelusuri kembali tingkat pengangguran.
Karena hal ini selalu disampaikan masyarakat dengan harapan taraf hidup ekonomi mereka dapat teratasi.

Permasalahan kedua, sambung Atang mengenai pendidikan. Meski pemerintah pusat melalui pemerintah kota sudah menganggarkan anggaran pendidikan luar biasa akan tapi tetapi akses terhadap pendidikan ini juga terbatas sehingga mereka terpaksa harus masuk di pendidikan yang dikelola pihak swasta

“Banyak juga kejadian sampai lulus mereka tidak sanggup menerima atau mendapatkan ijazahnya karena harus menunggu karena ada tunggakan. Belum lagi terkait dengan biaya kegiatan sekolah kemudian transportasi dan macetnya.

Selain itu, masalah kesehatan kini tengah menjadi perbincangan. Dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan mengalami defisit anggaran lima puluh persen sehingga hal itu berdampak masyarakat sendiri dengan komposisi mereka tidak mampu untuk membayar iuran.

“Ketika mereka sakit akhirnya mereka tidak sanggup untuk mengakses kesehatan, itu dalam konteks kesehatan meski pemerintah kota sudah meng-cover namun saat ini sarana rumah sakit milik pemerintah hanya satu yakni RSUD Kota Bogor sementara kapasitas yang ada mungkin juga tidak optimal jumlah masyarakat kita yang sudah lebih dari satu juta jiwa,” tukasnya. (Adi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *